syarat Negara

1. Mempunyai wilayah/ daerah tertentu. Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan penuh diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan. Untuk wilayah yang jauh dari laut tidak memerlukan wilayah lautan. Di wilayah negara itulah rakyat akan menjalani kehidupannya sebagai warga negara dan pemerintah akan melaksanakan fungsinya.
2. Adanya Rakyat, bahwa di dalam daerah/ wilayah tersebut terdapat masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu. Diperlukan adanya kumpulan orang-orang yang tinggal di negara tersebut dan dipersatukan oleh suatu perasaan. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu ngara maka pemerintahan tidak akan berjalan. Rakyat juga berfungsi sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.
3. Adanya pemerintahan, yaitu pemerintah yang berdaulat atas daerah dan rakyatnya. Pemerintahan yang baik terdiri atas susunan penyelengara negara seperti lembaga yudikatif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lain sebagainya untuk menyelengarakan kegiatan pemerintahan yang berkedaulatan.
4. Adanya Pengakuan negara dari negara-negara lain. Untuk dapat disebut sebagai negara yang sah membutuhkan pengakuan negara lain baik secara de facto (nyata) maupun secara de yure. Sekelompok orang bisa saja mengakui suatu wilayah yang terdiri atas orang-orang dengan sistem pemerintahan, namun tidak akan disetujui dunia internasional jika didirikan di atas negara yang sudah ada.
5. Adanya Tujuan negara. Tujuan bersama dalam suatu negara menentukan setiap gerak dan tingkah laku, seperti lazimnya sebuah organisasi yang mempunyai tujuan tertentu. Sebagai suatu organisasi kekuasaan, ketentuan mengenai tujuan negara menjadi penting karena pada hakekatnya tujuan negara menentukan bagaimana cara mengatur dan menyusun negara yang bersangkutan.

Memperhatikan unsur-unsur tersebut di atas, maka negara dapat dikategorikan sebagai sebuah organisasi atau persekutuan bangsa/kekuasaan atau rakyat/hukum yang mempunyai tiga paham yaitu :

1. Cita-cita untuk bersatu yang hidup (ada atau menetap) dalam suatu daerah/ wilayah tertentu untuk waktu yang tidak terbatas;
2. Dipimpin oleh (tunduk pada) suatu pemerintah (kekuasaan) yang sama dan yang berdaulat/tertinggi yang dapat mengaturhidup bersama serta ;
3. Demi melaksanakan kebahagiaan umum agar dapat mencapai tujuan bersama

Jika mengacu pada berbagai ketentuan di atas, ada dua kemungkinan yang dapat diperkirakan. Pertama, tidaklah sulit nampaknya bagi Yogyakarta untuk memenuhi ketentuan di atas dengan melihat sejarah yang ada di Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa sebelum bergabungnya Yogyakarta pada NKRI terlebih dahulu Yogyakarta merupakan sebuah negara tersendiri. Kedua, menjadi hal yang sulit bagi Yogyakarta untuk mewujudkannya, karena jika kembali kita mengkaji statement/wacana yang digulirkan bahwa lepasnya Yogyakarta dari NKRI, hanya jika Pemerintah Pusat dan DPR RI tidak mengesahkan RUUK DIY. Selain itu jika melihat sejarah perjalanan kemandirian Timor timur, Aceh, Maluku, Irian Barat dan lain sebagainya bukanlah sebuah hal yang mudah.

Namun yang menjadi catatan penting semua pihak, bahwa semua itu merupakan bagian dari sandiwara dan permainan Politik, sehingga kemungkinan-kemungkinandi atas dapat terwujud dengan mudah dan cepat dan juga mungkin tidak akan terwujud sama sekali dalam kata lain hanya sebatas wacana semata. Akan tetapi setidaknya dalam hal ini penulis sudah berusaha berkontribusi memberikan sebuah gambaran umum atas berbagai syarat tentang pendirian sebuah negara yang tentunya dapat sebagai media belajar bagi penulis dan pembaca. Terima kasih penulis sampaikan kepada segenap pembaca, yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak tulisan-tulisan yang telah penulis sajikan.

Penulis : Mukhsinun, S.H.I.
Pemerhati hukum dan ketatanegaraan